UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Leave a comment

A. Pengantar

Proses Reformasi hokum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama masa orde lama dan orde baru. Penerapam terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “multi interpretable”

Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya system kekuasaan dengan “check and balances” terutama terhadap kekuasaan eksekutif. Karena itu bagi bangsa Indonesia proses reformasi terhadap UUD 1945 merupakan suatu keharusan.

 

 

B. Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar)

 

Hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (Convensi). Oleh karena sifatnya yang tertulis, maka UUD itu rumusannnya tertulis dan tidak mudah berubah. UUD memiliki sifat dan fungsi. UUD dapat dipandang sebagai lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut di bagi antara Badan Legislatif dan Badan Yudikatif.

 

C.Hukum Dasar yang Tidak Tertulis (Convemsi)

Convensi adalah Hukum Dasar yang tidak tertulis. Convensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

  1. Kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara
  2. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar
  3. Diterima oleh seluruh rakyat
  4. Bersifat sbg pelengkap

Contoh-contoh Convensi :

  1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
  2. Praktek penyelenggaraan Negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis

 

D. Konstitusi

 

Berasal dari bahasa Inggris “Constitution” atau dari bahasa Belanda “Constitutie” yang kedua duanya menunjukkan naskah tertulis.

Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya mempunyai arti :

  1. Lebih luas daripada UUD, atau
  2. Sama dengan pengertian UUD.

 

 

 

E. Struktur Pemerintahan Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

 

            Demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 selain mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga sekaligus mengakui perbedaan serta keberanekaragaman mengingat Indonesia adalah “Bhineka Tunggal Ika” .

Secra umum didalam system pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsure-unsur yang paling penting dan mendasar. Berdasarkan unsure-unsur tersebut maka demokrasi mengandung cirri yang merupakan patokan. Ciri lain yang tidak boleh diabaikan adalah adanya keterlibatan atau partisipasi warga Negara.

Dalam kehidupan yang menganut system demokrasi, kita akan menemukan adanya Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik. Baik Supra Struktur Politik maupun InfraStruktur Politik masing-masing saling mempengaruhi serta mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain.

 

 

1. Penjabaran Demokrasi menurut UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen 2002

 

            Penjabaran Demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi dalam Pembukaan UUD 1945 “staats fundamentalnorm” .

 

(a) Konsep Kekuasaan

Menurut demokrasi terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut :

  1. Kekuasaan di Tangan rakyat
  2. Pembagian Kekuasaan
  3. Pembatasan Kekuasaan

 

(b) Konsep Pengambilan Keputusan

Menurut UUD 1945 dirinci sbg berikut :

  1. Penjelasan UUD 1945
  2. Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Maka konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata Negara Indonesia adalah berdasarkan :

  1. Didasarkan pada suatu musyawarah
  2. Melalui suara terbanyak

 

(c) Konsep Pengawasan

Menurut UUD 1945 ditentukan sbg berikut :

  1. Pasal 1 ayat 2
  2. Pasal 2 ayat 1
  3. Penjelasan UUD 1945

Maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia dalam UUD 1945 adalah

  1. Dilakukan oleh seluruh warga Negara
  2. Secara formal ketatanegaraan pengawasan berada pada DPR

 

(d) Konsep Partisipasi

Menurut UUD 1945 adalah sbg berikut :

  1. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
  2. Pasal 28 UUD 1945
  3. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945

Maka konsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan an kemasyarakatan dan partisipasi itu terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia.

 

2. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

 

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat.

 

a. Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechstaat)

Mengandung arti bahwa Negara termasuk didalamnya.

 

b. Sistem Konstitusional

Sistem ini memberikan penegasan cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

 

c. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat

Menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 kekuasaan tertinggi di tngan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat 2)

 

d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi disamping MPR dan DPR

Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi disamping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

 

e. Presiden tidak bertanggungjawab Kepada DPR

Disamping Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk Undang-Undang. Oleh karma itu Presiden harus bekerjasama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak bergantung kepada DPR.

 

f. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak Nertanggungjawab Kepada DPR

Menteri Negara itu tidak bertanggungjawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung kepada DPR.

 

g. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak-Terbatas

Artinya kekuasaan tidak tak-terbatas diatas telah ditegaskan bahwa ia bukan Majelis Permusyawaratan.

 

 

 

3. Negara Indonesia adalah Negara Hukum

            Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Negara Hukum yang berdasarkan atas kekuasaan.

Ciri suatu Negara hukum adalah :

- Pengakuan dan perlindungan hak asasi

- Peradilan yang bebas

- Jaminan kepastian hukum

4. Kementerian Negara

Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Oleh karena itukedudukan Menteri tidaklah tergantung kepada DPR

 

5. Pemerintahan Daerah

Dalam pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah. Pasal ini mengatur pemerintahan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi Repunlik Indonesia tidak mengenal adanya Negara dalam Negara, karena memang bukan Negara federal (serikat). Pembagian Daerah sekedar suatu desentralisasi dengan otonomi yang luas untuk melancarkan jalannya pemerintahan.

Asas Otonomi

Pasal 18 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kebupaten, dan kota mengatur dan mengururs sendirir urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pengakuan Keistimewaan Pemerintah Daerah

Hubungan pemerintahan pusat dan daerah provinsi, kebupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan keistimewaan daerah masing-masing.

 

6. Dewan Perwakilan Rakyat

Susunan DPR diterapkan dalam Undang-Undang dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Mengingat keanggotaan MPR, maka kedudukan Dewan ini adalah kuat dan oleh karena itu tidak dapat dibubarkan oleh Presiden yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Negara.

 

7. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum pasal 22c ayat 1, pasal 22DPR ayat 1, pasal 22D ayat 2, pasal 22D ayat 3 dan 4.

 

8. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Ketentuan Pemilu dijelaskan sebagai berikut :

  • Sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
  • Dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  • Diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Kebupaten/Kota
  • Dilaksanakan tiap 5thn sekali
  • Untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kebupaten/Kota adalah partai politik
  • Untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan
  • Untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kebupaten/Kota dilaksanakan dengan system proporsional
  • Untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan system distrik

 

9. Hal Keuangan

Pasal 23 UUD 1945 ditegaskan bahwa Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatn Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

10. Badan Pemeriksa Keuangan

Untuk pemeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara, diadakna satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Sistem pemeriksaan keuangan Negara melalui BPK ini harus benar-benar mampu membersihkan praktek-praktek korupsi.

 

11. Kekuasaan Kehakiman

Menuryt pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adaalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

 

12. Wilayah Negara

Pasal 25A UUD 1945 memuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

 

13. Warga Negara dan Penduduk

Dalam Pasal 26 UUD 1945 disebutkan bahwa yang menjadi warganegara ia orang-orang bangsa Indonesia asli orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warganegara.

 

14. Agama

Dalam pasal 29 UUD 1945 keyakinan warganegara dalam kehidupan keagamaan sebagai berikut :

    1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1)
    2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu (pasal 29 UUD 1945 ayat 2)

 

15. Pertahanan dan Keamanan Negara

Kita telah memperoleh kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan perngorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit. Oleh karena itu kita pun wajib mempertahankan Tanah Air ini dengan segala pengorbanan.

 

16. Pendidikan dan Kebudayaan

Tiap warganegara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintahan wajib membiayainya.

Tentang Kebudayaan

                        Dalam pasal 32 tentang kebudayaan, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis, yang sekaligus memiliki beranekaragam kebudayaan Negara wajib memejukan kebudayaan nasional Indoneia ditengah-tengah peradaban dunia.

 

17. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut :

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajad hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.
  4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi

 

18. Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Pasal 35 UUD 1945

Pasal 36 UUD 1945

Pasal 36A UUD 1945

Pasal 36B UUD 1945

Pasal 36C UUD 1945

 

19. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 37, memuat 5 ayat berkaitan dengan ketentuan tentang perubahan UUD.

 

20. Aturan Peralihan

Aturan Peralihan dalam UUD 1945 terdiri atas 3 pasal :

Pasal I : Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Pasal II : Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini.

Pasal III : Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

 

21. Aturan Tambahan

Pasal I : Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum.

Pasal II : Dengan ditetapkan nya perubahan UUD ini, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal.

 

 

F. Hubungan Antara Lembaga-lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

            1. Hubungan Antara MPR dan Presiden

            2. Hubungan Antara MPR dan DPR

            3. Hubungan Antara DPR dan Presiden

            4. Hubungan Antara DPR dan Menteri-Menteri

            5. Hubungan Antara Presiden dengan Menteri-Menteri

            6. Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Lembaga Negara lainnya

            7. Hubungan Antara BPK dan DPR

 

G. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945

            1. Hak Asasi Manusia dan Permasalahannya

                        Hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir mendadak. Hak asasi manusia jauh sebelumnya telah muncul di tengah-tengah masyarakat umat manusia, baik di barat maupun di timur.

2. Penjabaran Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Menurut Pancasila hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan Makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>